Tampilkan postingan dengan label review buku dan artikel. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label review buku dan artikel. Tampilkan semua postingan

Senin, 10 Februari 2014

Camkanlah..


  
Inggit Garnasih (indonesiasetara.org)

"Camkanlah, suamiku menghargai aku karena aku mencintainya, karena aku tidak memberikan pendapat-pendapat yang berbelit, karena aku menunggunya, mendorongnya, dan memujanya.
semua itu adalah benar. Aku memberikan segala sesuatu kepadanya. Segala sesuatu yang menurutnya tidak bisa diberikan oleh buku, dan orang lain. Aku memberikan cinta, kehangatan, hormat, ketulusan. Aku tenggelamkan diriku pribadi, aku hilangkan kepentinganku sendiri. 
Aku mengabdinya. 

Benar, aku memberikan segala yang diperlukannya kepadanya, yang dikatakannya sendiri tidak dapat diperolehnya semenjak ia meninggalkan rumah ibunya.
Ia senang dengan diriku, dengan sikapku, dengan pelayananku. Aku perempuan yang sangat diharpkannya dengan perasaan berahinya. Pendeknya, secara diam-diam aku dipujinya, dan perasaannya itu sekalli-sekali dinyatakan di depanku. Itu cetusan perasaan seorang laki-laki yang pernah aku manjakan dan tahu membalas budi dalam ucapan.

Aku tahu pikiran suamiku darinya sendiri bahwa kebahagiaan dalam perkawinan baru akan tercapai apabila si istri merupakan perpaduan dari seorang ibu, kekasih, dan seorang kawan.
Kusno (Nama Sukarno sewaktu kecil) pun ingin diibui oleh teman hidupnya. Kalau pilek, ia ingin makan-makanan kesuakannya yang aku masak sendiri. Kalalu kancing bajunya lepas, ia ingin aku yang memasang kancing itu kembali.


Ia memerlukan hati yang lembut dan dorongan yang besar dan mulia, terutama yang keluar dari hati seorang wanita.
Itu semua aku camkan dalam hatiku."

Inggit Garnasih, 

Inggit dan Sukarno (indonesiasetara.org)

Oleh Ramadhan K. H dalam Soekarno: Kuantar ke Gerbang.

Kamis, 24 Oktober 2013

Apakah Kebijakan Satu Anak di China Bagian Contoh Kasus Dari Gendercide?

Mary Anne Warren, adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah genderside lewat bukunya yang berjudul: "Gendercide : The implications of Sex Selection pada tahun 1978". dalam bukunya ini, beliau menjelaskan mengenai perbedaan mendasar antara istilah gendercide dan istilah genocide.
dari hasil bacaan saya, genderside merupakan istilah yang merujuk pada sebuah "kegiatan" atau usaha yang sengaja dilakukan oleh beberapa orang, kelompok, atau siapapun yang ingin memusnahkan suatu kaum berdasarkan "sex dan gender" yang dimilikinya. Bisa jadi, hanya ingin memusnahkan kaum laki-laki, atau perempuan saja dengan maksud dan tujuan tertentu.
Sedangkan genocide, adalah suatu istilah atau rujukan yang mengarah pada pemusnahan suatu ras, tanpa memikirkan jenis sex dan gendernya.

hot.detik.com


berikut adalah salah satu contoh kasusnya: ...

"... Dengan mata kepalanya sendiri, Xinran, seorang jurnalis radio yang berpangkalan di Beijing dan kini menetap di London, melihat proses kelahiran yang amat dramatis di sebuah pedesaan di pedalaman China (hal. 15-32). Dalam gelap tanpa penerangan lampu listrik, sang bidan hanya berbekal lampu minyak untuk membantu proses kelahiran. Ketika bayi keluar dari rahim ibunya, yang pertama dilakukan bukan membersihkan jalan pernapasan si bayi. Tapi memeriksa kelaminnya dengan sorotan lampu minyak.
Jika bayi itu perempuan, langsung dilempar ke dalam tong sampah!
Xinran baru mengerti mengapa para wanita China yang berasal dari pedalaman, yang lolos dari praktikgendercide itu, biasanya memiliki tanda lahir bekas luka di sekitar alat kelamin. Tak lain dan tak bukan akibat tetesan minyak lampu.
Bagaimana perasaan sang ibu melihat janin yang dikandungnya dengan susah payah selama 9 bulan, dielus dengan kasih sayang dan diajak bicara selagi masih di dalam kandungan, dilempar begitu saja ke dalam tong sampah? Xinran menulis dengan apik di dalam bukunya. Sepuluh wanita, sepuluh cerita berbeda, namun satu perasaan. Beberapa di antaranya bahkan mencoba bunuh diri akibat tidak tahan menanggung beban perasaan. Maka tak heran angka bunuh diri di China terhitung tinggi dan didominasi oleh perempuan.
Ada juga cerita sepasang orangtua yang bersama dengan Xinran dalam satu perjalanan kereta api (hal. 81-95). Sang ayah terlihat memeluk anak perempuannya yang berumur 18 bulan dengan penuh kasih sayang. Anak kecil bermata bulat yang lucu. Kereta berhenti di stasiun Xi’an. Sang ayah turun membawa anaknya. Tak lama kemudian kereta kembali bergerak. Xinran melihat sang ayah hanya sendiri tanpa ditemani si anak. Kemana si anak, tanya Xinran. Jawaban sang ayah mengagetkan lebih dari suara seribu guruh. Si anak ditinggalkan di stasiun Xi’an!
Kenapa? Kenapa tega berbuat seperti itu? Xinran bertanya seperti kesetanan. Dan sang ayah hanya menjawab dingin: “Karena Kebijakan Satu Anak.”
Ada hati yang remuk. Ada naluri keibuan yang tercabik. Lantas, apakah praktik kejam itu berhenti? Tidak juga. Laporan majalah The Economist  tahun lalu mengungkap sebanyak 100 juta bayi perempuan telah dibunuh bukan hanya di China, bahkan di lima benua di seluruh dunia atas berbagai alasan. Itu angka di tahun 1990 menurut ekonom peraih Hadiah Nobel Amartya Sen. Kini, diperkirakan angka itu telah berlipat ganda.
Mengapa pembunuhan bayi perempuan terus terjadi? Mengapa ayah dan ibu sanggup mengubur naluri paling indah sebagai manusia, naluri cinta orangtua terhadap anaknya? Jawabannya tertulis di kalimat yang saya kutip dari buku Xinran di awal artikel ini. Manusia sanggup menukar dirinya menjadi makhluk bukan manusia atas nama tradisi dan kebijakan politik pemerintah.."

Kutipan diatas adalah sepenggal kisah lama yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun.
artikel diatas, meununjukan bahwa praktik gendercide dan secara tidak langsung mengarah pada terjadinya tindakan genocide. Dan hal ini bukan lagi menjadi suatu "hal" yang "sulit" untuk dilakukan.dengan berselubung sebagai sebuah kebijakan pemerintah, pemusnahan nyawa manusia (bahkan yang baru saja lahir) seperti tidak bernilai. Rasio yang muncul antara 120 dan 160 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, yang akan meninggalkan jutaan laki-laki China tanpa pasangan, seperti yang dilaporkan dalam erabaru.net, hal tersebut telah mengakibatkan meningkatnya perdagangan seks di China, dan tingkat bunuh diri perempuan di China yang melampaui laki-laki, yang berarti bahwa 500 perempuan bunuh diri setiap hari sebagian tanggapan terhadap kebijakan 'satu-anak'. mungkin disini yang mnjadi korban adalah wanita, namun hal ini mencoba menjelaskan bahwa mungkin, dalam konteks dan ranah yang memang berbeda, setiap pria atau wanita,terkadanag memiliki resiko yang sama dalam menjadi korban gendercide.hanya saja, dalam artikel gendercide tersebut porsi pria lah yang lebih di soroti.bagaimana seorang pria yang tewas dalam pertempuran, atau menjadi korban kekerasan dan tindakan Sexual Abuse kaum pria lainnya.

Branding Reputation

www.leveragingideas.com


Reputasi menurut Jonathan Mercer, adalah penilaian terhadap karakter suatu pihak (disposition) yang kemudian digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan perilaku masa depan. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan dalam studi hubungan internasional, maka penilaian terhadap karakter sebuah bangsa dan negara-lah yang akan digunakan sebagai instrument untuk menjelaskan bagaimana sebuah negara mampu mempertahankan eksistensinya dalam dunia internasional.

Jonathan Mercer/jsis.washington.edu


Jika dalam cakupan internasional sebuah reputasi memiliki tiga komponen utama, yakni :

  1. Brain, adalah sebuah istilah yang diartikan sebagai kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang dengan tingkat intelegensi yang baik atau bahkan sudah mendekati taraf tinggi.
  2. Behaviour, istilah ini juga digunakan sebagai perwakilan atas penilaian baik dan buruknya sebuah perilaku individu, negara, atau kelompok tertentu terhadap lingkungan serta keseharian mereka.
  3. Dan Beauty, adalah istilah yang mewakili pengakuan atas sesuatu yang dinilai memiliki keindahan, kerapihan, juga kecantikan.
www.virtualsocialmedia.com

Maka, ketiga komponen ini tidak lagi hanya mengacu kepada penilaian terhadap seorang individu, akan tetapi juga terhadap sebuah negara. Bagaimana sebuah negara mampu memposisikan dirinya di mata internasional sebagai sesuatu yang “bernilai”, dan sesuatu yang “berbeda”, sehingga memiliki daya tarik tersendiri dari negara lain. hal inilah yang saya sebut sebagai Branding Reputation.

            Jenis reputasi yang belum terdefinisi ini tidak hanya mencakup reputasi seperti yang sudah di jelaskan oleh Post dan Bromley (reputasi properti, repurtasi penghormatan, dan reputasi kehormatan), tapi juga sudah memasukan esensi-esensi yang ada dari jenis reputasi yang dipaparkan oleh Eissennegger (reputasi ekspresi, reputasi fungsional, dan reputasi sosial). Reputasi yang saya sebut sebagai Branding Reputation ini dapat dikatakan sebagai gabungan dari keduanya.

            Karena walaupun pada hakikatnya reputasi ini telah memiliki apa yang dibutuhkannya (sumber daya alam yang melimpah, dan pemandangan alam yang indah di suatu negara merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang maha Esa, yang mampu membuat negara tersebut memiliki posisi tawar tinggi dalam hubungannya di dunia internasional.), namun tetap terdapat usaha yang gigih dalam proses pencapaian dan proses dalam upaya mempertahankannya. Berangkat dari hal tersebutlah, mengapa saya berfikir bahwa sebuah konsep “branding” mampu menaikkan reputasi sebuah negara ketingkat yang lebih tinggi, baik lewat “branding keindahan pariwisata-nya”, “branding kecanggihan teknologi-nya”, hingga “branding kemajuan pendidikan-nya”.

Berikut, adalah kutipan artikel yang sekiranya dapat menguatkan pendapat saya.

“.. World Trade Organization (WTO) memprediksi pertumbuhan rata-rata pariwisata dunia, selama tahun 2000-2010,  mencapai 4,2%, dan  kawasan Asia diprediksa akan mengalami tingkat pertumbuhan yang paling tinggi (Christianto, 2001), diprediksi sekitar 7% (WTO, 2005).  Oleh karena itu, tidak mengherankan apablia pariwisata menjadi alat untuk meningkatkan perolehan devisa, membuka kesempatan usaha, dan membuka lapangan kerja.  Contoh, Thailand dapat bangkit dari krisis ekonomi secara cepat melalui strategi lokomotif pembangunan pariwisata (Sutowo, 2001).  Bahkan, beberapa negara industri juga mereposisi ekonominya, daribrand-based economy menjadi experience economy.  Ekonomi berbasis kesan merupakan kegiatan ekonomi produktif  yang menimbulkan efek keterlibatan.  Kegiatan seperti:  diving, skiing, dogsledding, hot-air ballooning, whale kissing, snorkeling, dll adalah contohnya.   Semua kegiatan tersebut merupakan kemasan pariwisata modern yang mampu meningkatkan lapangan kerja sebesar 5,3% dalam perekonomian Amerika antara tahun 1959-1996.  Jauh lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan lapangan kerja di sektor jasa (2,7%) dan manufaktur (0,5%) (Kasali, 2004). 
World Travel & Tourism Council (WTTC) juga memberikan gambaran bahwa pariwisata akan menjadi sebuah mega industri dan menjadi penggerak utama perekonomian di abad ke-21.  Prediksi WTTC mengatakan bahwa pariwisata akan mampu menggerakkan mobilitas wisatawan internasional hingga 850 juta wisatawan di seluruh dunia pada tahun 2005 (Christianto, 2001). 
Masalahnya, pariwisata merupakan industri yang sangat sensitif terhadap  isu-isu eksternal.  Adanya perang Irak, bom Bali, atau sindrom pernafasan akut parah (SARS) dengan mudah menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia.  Citra bahwa Indonesia adalah destinasi yang tidak aman membuat wisatawan enggan berkunjung (Kompas, 3/01/2003). Hal ini juga terjadi di negara tetangga, Singapura. Begitu SARS melanda Singapura, jumlah kunjungan turis langsung merosot 19%. Tahun 2002 total wisatawan ke Singapura mencapai 7,6 juta turis, tahun 2003 hanya 6,1 juta turis. Akibatnya, uang belanja turis juga berkurang secara signifikan, dari S$5,4 miliar menjadi S$4,31 miliar (Manopol & Iskandar, 2006). 

Menyadari arti penting  industri pariwisata (secara ekonomi), maka setiap negara berusaha memberikan layanan terbaik pada wisatawan (Kasali, 2004). Dampaknya, pasar untuk industri ini semakin kompetitif.   Untuk mendapatkan posisi sebagai pemimpin pasar, strategi melalui saluran komunikasi dapat diberdayakan (Andreassen & Lindestad, 1998).  Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk membangun citra yang kuat  dalam rangka menghasilkan daya tarik yang kuat dari sebuah destinasi.  Sebab, ketika wisatawan menilai dan mengevaluasi destinasi, persepsi terhadap destinasi merupakan komponen kunci untuk melakukan kunjungan/tidak. Artinya, proses pembentukan citra merupakan tahapan yang sangat kritis bagi wisatawan (Gartner,  1996).  Konsekuensinya, citra destinasi akan memainkan  peran penting, baik dalam menarik ataupun menahan wisatawan (Andreassen & Lindestad, 1998)...”

Dikutip dari: Sri Raharjo,“Citra Destinasi dan Konsekuensi”, Staf Pengajar Jurusan Administrasi Niaga – Politeknik Negeri Bandung, pada tanggal 25 Oktober 2011, pukul 22.50 WIB.

Posisi Agama Dalam Studi Hubungan Internasional

www.rug.nl


Selama perkembangannya, Teori-teori dalam Hubungan Internasional (THI) telah menempatkan agama pada titik "marginal" oleh THI Mainstream sekuler seperti positivisme, dan post-positivisme. Namun, dalam ranah tertentu, kebangkitan tradisi agama juga memberikan pencerahan dalam menyikapi konteks hubungan internasional, politik dunia, dan refleksi mendalam tentang perkembangan keilmuan studi Hubungan Internasional.

Jonathan Fox dan Shmuel Sandler mengatakan dalam bukunya yang berjudul “Bringing Religion Into International Relations”, bahwa agama pada hakikatnya memang memiliki peranan penting dalam studi kajian hubungan internasional. Mereka juga mengatakan bahwa meskipun agama bukanlah sebagai kekuatan yang utama dalam hubungan inetrnasional, namun Legitimasi agama terkadang mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam interaksi mereka dalam politik dunia internasional.

Didalam Islam contohnya, salah satu konsep yang ada didalamnya adalah mengedepankan sebuah kerjasama antar umat manusia di bumi ini, dimana setiap umat muslim diwajibkan untuk bekerjasama dan bergotong-royong dalam membina suatu hubungan dan menyelesaikan suatu masalah antar umat.
Hal-hal seperti ini sangatlah berpengaruh terhadap konsep atau teori-teori yang ada dan bahkan mungkin yang baru diteliti dan berusaha dikembangkan demi kepentingan-kepentingan yang ada dalam Hubungan Internasional. sebagai contoh lainnya, mari kita lihat kepada paham Liberalis, di mana paham Liberalis ini sangat mengutamakan kerjasama yang baik antar negara maupun actor non-negara dalam membina hubungannya dan menyelesaikan suatu masalah internasional. Kontribusi agama dalam menentukan konsep hubungan internasional adalah bahwa, agama tidak hanya semata-mata mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal, tapi agama juga mengajarkan perdamaian yang abadi.

Bagaimana fenomena agama seperti konflik antaragama dalam suatu negara hingga yang bersifat lintas batas sehingga dapat menjadi isu global, serta isu-isu seperti hak asasi manusia dan lainnya yang juga berkaitan dengan agama. Dari contoh ini terlihat bahwa agama memiliki tempat sendiri dalam hubungan internasional.  Selain itu, buku ini juga membahas mengenai benturan peradaban (clash of civilization) yang dikemukakan oleh Samuel Huntington. Dan bagaimana hal tersebut dapat menyentuh langsung pada peran agama dalam hubungannya di kancah internasional, seperti disinggungnya konflik Israel dan Palestina yang dinilai masyarakat internasional sebagai konflik yang melibatkan dua kepercayaan.

Rabu, 02 Oktober 2013

Wanita dan Keberadaannya Dalam Dunia Internasional



Pernahkah terbesit sedikit dalam benak kita, apakah sebenarnya cara menarik kunjungan wisatawan dengan “menggunakan” wanita sebagai ikonnya dianggap sebagai suatu hal merugikan bagi mereka, dan bagi saya sebagai seorang wanita?. Dalam review singkat sebuah bab dalam buku yang berjudul worlding woman, yang ditulis oleh Jan jindy Pettman. Saya akan menulis sedikit mengenai bagaimana perempuan-perempuan di Asia dapat dikemas dan dijual secara internasional untuk menarik wisatawan asing mancanegara, untuk datang berkunjung ke Negara mereka.
Dalam reaksi tantangan feminis di negara-negara barat, kasus yang mengaitkan eksploitasi bagi perempuan di Asia bisa digunakan sebagai salah satu pemicu motivasi penting feminitas, terutama dalam hal esensi dari pelayanan seks. Representasi yang menyudutkan wanita Asia di mata dunia internasional merupakan salah satu bentuk pelanggaran gender. Iklan maskapai penerbangan seperti 'gadis' Singapura, atau Thailand sebagai Tanah perempuan muda mengasosiasikan wanita Asia dengan petualangan laki-laki mengenai ketersediaan perempuan. Jenis gambar yang digunakan tentu saja tidak hanya untuk menarik minat wisatawan, tapi juga salah satu cara untuk menjual pariwisata di belahan dunia ketiga.
Pariwisata internasional sekarang menjadi bisnis yang sangat besar. Dengan mencapai angka sekitar 500 juta wisatawan lintas batas-batas negara setiap tahunnya, bukan hanya itu, pendapatan pemerintah suatu negara yang dihasilkan lewat sektor pariwisata membuat proporsi yang signifikan dari beberapa negara lain yang mengandalkan sektor lain sebagai pendapatan. Mengapa hal ini bisa terjadi?.
Isu ekonomi politik internasional adalah jawaban yang dirasa hampir tepat sebagai jawabannya. Seperti kutipan berikut ini :

“ [S]ex tourism is like any other multinational industry, extracting enormous profits from grotesquely underpaid local labour and placing the immediate experience of the individual worker—what happens to the body of a 15-year-old from a village in Northeast Thailand—in the context of global economic policy. From the perspective of First World customers, the international inequalities translate into a great bargain, while their personal experiences of cut-rate ecstasy combine to make up those totals in the billions”
 (Robinson, 1993:496; see also Truong, 1990).”

Isu mengenai ekonomi politik internasional ini berimplikasi pada kondisi perempuan dan relasi gender yang terjadi ketika perempuan terlibat dalam industri turisme seks (sex tourism industry) yang mengglobal. Industri yang seringkali dianggap sebagai hidden aspect globalisasi ini dalam konteks tertentu telah merugikan perempuan secara sosial ekonomi. Kebanyakan perempuan yang terlibat dalam industri ini adalah korban dari kejahatan transnasional seperti human trafficking atau penjualan manusia. Mereka merupakan korban dari iming-iming kesempatan kerja yang lebih baik di luar negeri dan mereka diselundupkan dan dijual dalam perjalanan menuju negara yang dijanjikan. Namun yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua perempuan yang terlibat dalam industri ini adalah ”korban”. Tidak sedikit perempuan yang secara sadar dan sukarela bekerja dan mengadu nasib dalam industri seks ini karena keuntungan ekonomi yang menggiurkan.
Perbedaan motivasi inilah yang melatarbelakangi perbedaan cara pandang para ilmuan feminis ketika melihat isu ini. Feminis radikal berargumen bahwa prostitusi baik secara paksa (melalui trafficking) dan sukarela adalah bentuk ekploitasi seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu perempuan adalah korban ekploitasi yang harus diselamatkan dalam industri seks ini. Berlawanan dengan pendapat ini, feminis dari pekerja seks bersikukuh bahwa prostitusi harus dilihat sebagai salah satu bentuk mata pencahariaan dan perlu diberikan penghargaan yang sama dengan jenis pekerjaan lain. Feminis aliran ini lebih menuntut pada terpenuhinya hak dan kewajiban para pekerja seks layaknya pekerja di sektor lainnya. Namun dalam perkembangannya saat ini, persoalan (sex) trafficking lebih menjadi isu utama dalam praktek ekonomi politik internasional yang berimplikasi negatif terhadap kondisi perempuan.
Studi tentang sex trafficking yang mencuat pada tahun 2000an memberi perhatian pada fakta akan peran aktivitas peacekeeping dalam menyuburkan industri ini. Terkait dengan isu ini, Marting Vanderberg selaku Director of the Women’s Project for Human Rights Watch menuturkan bahwa “[Sex trafficking is the] dirty secret of UN intervention around the world – the nasty underbelly that no one wants to confront.” Senada dengan pendapat ini, kantor berita the Associated Press (AP) di Eropa Timur juga melaporkan bahwa para pejabat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) secara rahasia telah memalsukan dokumen untuk menyelundupkan perempuan, membantu transportasi illegal bagi mereka melalui berbagai checkpoints perbatasan untuk masuk ke Bosnia, dan menyuap para pemilik klub-klub seks. Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa sex trafficking sebagai suatu industri besar ternyata telah mencederai misi “suci” para penjaga perdamaian PBB dan melanggar mandat Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mewujudkan perdamaian di daerah konflik.
Terkait dengan hal ini, Agathangelou dan Ling menilai para penjaga perdamaian PBB tersebut telah mengeksploitasi berbagai sumber daya yang mereka miliki sebagai seorang penjaga perdamaian dengan cara memanfaatkan goodwill dari masyarakat demi memuaskan syahwat mereka dan memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam konteks ini dan situasi secara umum, isu sex trafficking dengan modus ini semakin memperluas penyebaran sexually-transmitted diseases (STDs) atau penyakit seksual menular yang mengancam keamanan global (global security). Persoalan industri seks yang dikaitkan dengan keamanan global tidak hanya berimplikasi secara sosial ekonomi bagi perempuan tapi juga pada munculnya isu kesehatan global (global health).
Meningkatnya peredaran virus HIV/AIDS serta potensi penyakit lainnya di banyak negara melalui industri seks telah mengancam kesehatan perempuan sebagai pelaku maupun obyek dari aktivitas tersebut. Padahal mewujudkan kesehatan global di kalangan perempuan merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesetaraan gender. Hal ini dikarenakan, menurut Gupta, ketidaksetaraan gender berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan perempuan akan suatu penyakit sehingga menyebabkan terjadinya epidemik penyakit. Lebih lanjut Gupta menjelaskan konsep ketidaksetaraan gender ini ke dalam dua aspek yaitu ketidaksetaraan dalam hal akses pada sumber daya dan asset ekonomi serta norma-norma gender dalam seksualitas.
Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, khususnya di lingkungan kerja, diantaranya disebabkan oleh kebijakan restrukturisasi global yang telah memiskinkan perempuan. Persoalannya restrukturisasi yang mempekerjakan perempuan secara kuantitas tidak disertai peningkatan kualitas lingkungan kerja yang mestinya memperhatikan standar kesehatan. Dalam kasus industri elektronika di Thailand misalnya, sebuah studi menemukan bahwa gambaran lingkungan kerja sangat jauh dari bersih dan tidak bebas polusi. Para pekerja perempuan dihadapkan pada berbagai bahan-bahan beracun yang memiliki efek kompleks dan kronis bagi kesehatan mereka, termasuk yang berbahaya bagi kesehatan reproduksi mereka. Selain itu rendahnya kemampuan ekonomi perempuan juga mempengaruhi kemampuan perempuan untuk mengakses informasi dan pelayanan kesehatan.
Selain itu, ketidaksetaraan dalam relasi gender juga terlihat dalam hal norma-norma seksualitas, khususnya dalam hubungan suami dan istri.
Dalam banyak kasus, Gupta mengamati bahwa lemahnya posisi tawar perempuan akibat norma-norma sosial yang menggariskan bahwa “perempuan baik” adalah perempuan yang menerima dan pasif dalam interaksi seksual akan mempengaruhi kemampuan perempuan untuk menegosiasikan interaksi seksual yang aman baginya. Kondisi ini semakin didukung oleh karakter maskulinitas laki-laki yang merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang seks, sehingga mencegah mereka untuk mencari informasi tentang bentuk perilaku seks yang aman. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan global, khususnya dalam isu kesehatan perempuan berasal dari faktor internal (keluarga) dan eksternal (masyarakat), sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
Isu keamanan global yang juga memiliki implikasi gender adalah terkait dengan globalisasi aktivitas militer. Meningkatnya militerisme global pasca tragedi 9/11 yang ditandai dengan invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Afganistan dan Iraq telah menciptakan konstruksi identitas negara yang dikaitkan dengan karakter maskulin dan feminin. Laura J. Shepherd, dalam studinya tentang konstruksi identitas gender dalam diskursus bahasa yang digunakan George W. Bush sebelum melancarkan invasinya ke Afganistan, menemukan bahwa Bush telah mengkonstruksi identitas maskulinitas Amerika Serikat (AS) sebagai ”the Ordinary Decent Citizen” dan ”the Figure of Authority”. Identitas maskulin yang pertama mengacu pada identitas manusia biasa ketika menggambarkan identitas AS yaitu karakteristik dan perilaku laki-laki yang memiliki nasionalisme tinggi dan solider terhadap rekan-rekannya. Sementara itu konsep yang kedua mengacu pada konstruksi identitas maskulin yang merasa memiliki otoritas sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mempertahankan nilai-nilai barat, seperti sikap dalam melindungi perempuan.
Militerisme global yang memiliki implikasi gender tidak hanya terlihat dalam konstruksi identitas negara tapi juga pada terciptanya ”gendered empire” bentuk baru dalam masyarakat pascakonflik. Masih dalam kasus invasi di Afghanistan misalnya, Enloe mengamati bahwa American empire dengan maskulinitasnya telah muncul di berbagai tempat di Afghanistan, termasuk di tempat praktek prostitusi. Indikasi menguatnya maskulinitas juga terlihat dalam isu ketidaksetaraan gender dalam pembangunan pascakonflik. Kebijakan pembangunan pascakonflik seringkali mengabaikan aspirasi perempuan, padahal kaum perempuan juga memiliki kontribusi dalam upaya penghentian konflik. Di dalam formasi the Iraqi Governing Council, misalnya, terpilihnya tiga orang perempuan dari 25 orang anggotanya menunjukkan masih rendahnya representasi perempuan dalam perumusan kebijakan bagi pemerintahan Iraq yang baru. Akibatnya, kebutuhan dan pengalaman perempuan sebagai bagian dari masyarakat Iraq belum terakomodasi dengan baik.
Situasi konflik bersenjata dan perang juga memiliki implikasi gender dalam hal keterlibatan perempuan sebagai pejuang untuk membela tanah airnya. Perempuan di negara-negara Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika dan Timur Tengah telah menorehkan sejarah panjang akan keterlibatan mereka dalam berperang bersama kaum laki-laki. Tidak hanya berperan dalam menjalankan ”feminised tasks” seperti pelayanan dapur umum dan medis, para perempuan juga tidak jarang terjun dalam pertempuran langsung (direct combat) bahkan sebagai martir dalam berbagai aksi bunuh diri, seperti terlihat di Palestina. Kondisi ini menunjukkan bahwa asumsi feminisasi dalam aktivitas peace-building tidak sepenuhnya relevan, karena dalam konteks tertentu perempuan turut berkontribusi sebagai aktor atau combatants dalam situasi konflik.

Sumber bacaan: 
International services/ sex tourism dalam buku Worlding Women by Jen Jindy Pettman.